-
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021
2022-01-11
KETENTUAN UMUM
1.Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnyadisebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutamauntuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuanpendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaprogram wajib belajar dan dapat dimungkinkan untukmendanai beberapa kegiatan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikanuntuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruhpeserta didik pada satuan pendidikan dasar danmenengah.3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalahsalah satu bentuk satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umum pada jenjangpendidikan dasar.4. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkatSDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formalyang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjangpendidikan dasar.5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkatSMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formalyang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjangpendidikan dasar.6. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnyadisingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikankhusus pada jenjang pendidikan dasar.7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMAadalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umum pada jenjangpendidikan menengah.8. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnyadisingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikankhusus pada jenjang pendidikan menengah.9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkatSMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formalyang menyelenggarakan pendidikan kejuruan padajenjang pendidikan menengah yang mempersiapkanpeserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLBadalah bentuk satuan pendidikan khusus yangterintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikandasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satumanajemen pengelolaan.11. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuanpendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikandalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satumanajemen.12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkatDapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelolaoleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yangmemuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidikdan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yangdatanya bersumber dari satuan pendidikan yang terusmenerus diperbaharui secara online.13. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atauterbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adatyang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.14. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkatNISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik danmembedakan satu siswa dengan siswa lain yangditerbitkan oleh kementerian yang menyelnggarakanurusan pemerintahan di bidang pendidikan.15. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakansekolah untuk menerima Dana BOS.16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusahamengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan tertentu.17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yangberanggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitassekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.18. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang pendidikan di daerah.19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden danMenteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang pendidikan.22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang pendidikan.
Pimpinan
